Pemberitahuan Peserta Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Tata Usaha Negara

Dalam rangka melaksanakan kegiatan DIPA Ditjen Badilmiltun tahun Anggaran 2014, diharapkan kehadiranPanitera / Sekretari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara / Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak yang namanya terdapat dalam surat (terlampir) untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal   :  Minggu 8 Juni s/d selasa 10 Juni 2014

Tempat            :  HOTEL ASTON DENPASAR  Jl. Gatot Subroto barat 283 Denpasar Bali 80231                                                Telp. 0361 411999 – 422999

Apabila yang bersangkutan berhalangan hadir dimohon untuk menunjuk penggantinya.

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

download surat, daftar peserta dan jadwal kegiatan

Kisruh Pemilihan Rektor Unhas Hakim PTUN Tolak Gugatan Penggugat Pilrek Unhas

Senin, 19 Mei 2014 19:44 WITA

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang diketuai oleh Sutiyono kembali menggelar sidang dengan agenda putusan pada persidangan  pemilihan rektor (pilrek) Unhas 2014, Senin (19/5/2014).

Pada proses persidangan tersebut, majelis Hakim memutuskan menolak gugatan para penggugat.

Sutiyono mengatakan obyek gugatan berupa berita acara proses pemilihan rektor Unhas bukan merupakan obyek yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
sidang-pilrek-unhas-1
“Majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat,” ujar Sutiyono di hadapan kuasa hukum penggugat dan tergugat I dan II.

Mendengar keputusan hakim, Kuasa hukum Penggugat I, dr Wardihan Sinrang, Irwan Muin, menyatakan untuk sementara pihaknya memikirkan atas keputusan majelis hakim tersebut dan berencana akan mengajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang berbeda.

“Kami akan pikir-pikir dulu yang mulia. Kenungkinan besar akan mengajukan gugatan baru dengan materi yang berbeda,” ujar Irwan Muin. (*)

Tok! MK Hapus Kewenangan Adili Sengketa Pilkada

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kewenangannya sendiri mengadili sengketa pilkada. Sehingga sengketa hasil pilkada tak akan lagi diurus oleh MK.

“Menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hamdan Zoelva dalam persidangan yang digelar di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014).

MK menghapus pasal 236 C UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Pasal 29 ayat 1 huruf e UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 236C berbunyi mengenai penyerahan wewenang Mahkamah Agung menggelar sengketa pilkada ke MK. Continue reading

KY dan MA Siap Rekrut 750 Hakim Baru

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) sepakat akan segera merekrut 750 hakim baru. Hal ini berawal dari kekhawatiran akan defisit hakim karena sudah 3 tahun terakhir tak ada rekrutmen.

“Seleksi hakim akan segera diadakan dan dilakukan bersama MA dan KY. Diperlukan sekitar 750 hakim baru. MA dan KY khawatir akan terjadi ‘defisit’ hakim kalau tidak segera merekrut hakim baru,” kata komisioner KY Imam Anshori Shaleh, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Selasa (6/5/2014).

Continue reading

Rapat Penyusunan RUU Peratun

RAPAT uu PERATUN

Jakarta – Rabu, 7 Mei 2014 Ditjen Badilmiltun menggelar Rapat Penyusunan RUU Peratun di Hotel Alila, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Hakim Agung Ketua Kamar TUN, Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH dan Hakim Agung Dr. H. Supandi, SH, MHum serta para Hakim Tinggi TUN Dr. Arifin Marpaung, SH, MHum, Dr. Santer Sitorus, SH, MH, Dr. Disiplin F. Manao, SH, MH, Dr. H. Dani Elpah, SH, MH dan Hakim PTUN Teguh Satya Bhakti, SH, MH. Rapat di buka oleh Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum dengan menjelaskan latar belakang perlunya dilakukan penyusunan RUU Peratun yang baru jika kelak RUU Administrasi Pemerintahan disahkan. RUU Peratun yang baru ini disusun memang dalam rangka menyongsong lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, karena dengan berubahnya UU Administrasi Pemerintahan maka akan berdampak pada UU Peratun, salah satunya adalah bertambah luasnya objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim Agung Ketua Kamar TUN dalam pengarahannya juga memberikan beberapa catatan-catan penting untuk diperhatikan oleh tim penyusun. Tim Penyusun yang diketuai oleh Hakim Agung DR. H. Supandi, SH, MHum membagi tugas dengan membentuk kelompok-kelompok kerja dengan tugasnya masing-masing.

Rapat penyusunan RUU Peratun ini adalah rapat yang pertama, rapat selanjutnya dijadwalkan awal Juni 2014 dengan salah satu agenda rapat untuk membahas hasil kerja kelompok masing-masing.(ns)