Rabu, 4 Februari 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar mengikuti kegiatan pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan pembinaan diikuti oleh Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh aparatur PTUN Makassar. Dalam pembinaan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain menyikapi kenaikan tunjangan hakim, dengan penekanan bahwa peningkatan tunjangan harus dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab dan kewajiban. Selain itu, turut disampaikan dorongan untuk penyesuaian remunerasi secara bertahap bagi aparatur peradilan lainnya.
Lebih lanjut disampaikan amanat Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait integritas sebagai keharusan mutlak bagi seluruh aparatur peradilan. Ditegaskan bahwa penyelesaian perkara secara transaksional tidak dapat ditoleransi, tanpa memandang besar atau kecilnya nilai, dengan konsekuensi tegas berupa sanksi pidana atau pemberhentian dari jabatan.
