Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H

Lebih Lanjut

BUKA PUASA BERSAMA PTUN MAKASSAR 1438 H

Lebih Lanjut

UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2017

Lebih Lanjut

Pemberitahuan Cuti Bersama Dalam Rangka Idul Fitri 1438 H/2017 M

Lebih Lanjut

Rapat Rutin Bulan Mei 2017

Lebih Lanjut

Inovasi One Day Minutasi dan One Day Publishing

Lebih Lanjut

Pembinaan PT.TUN Makassar di PTUN Makassar

Lebih Lanjut

Rapat Rutin Bulan April 2017

Lebih Lanjut

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR "MAPPAKABAJI" (Mewujudkan Pelayanan Pencari Keadilan yang Bijak, Adil, Jujur dan Independent)

Jadwal Sidang

sidangBerikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan., Sebagai Perwujudan KMA 1-144 Tahun 2011.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Selanjutnya Disingkat SIPP PTUN MKS., Merupakan Sebuah Aplikasi Komputer yang Memadukan Kemudahan Pengolahan dan Pencetakan Seluruh Dokumen Perkara Dengan Pengolahan Data-data Perkara yang Terotomatisasi dan Terintegrasi Berdasarkan 5 (lima) Pola Bindalmin. dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Peradilan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platform> Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas..