Sosialisasi UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di Yogyakarta

uuapuntukwebYogyakarta – Pada Minggu-Selasa, 14-16 Desember 2014 Ditjen Badan Peradilan Militer mengundang para Hakim Ketua, Wakil Ketua, Panitera Sekretaris serta Hakim-Hakim TUN di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang di selenggarakan di Yogyakarta.

Sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan ini perlu dilakukan karena mempengaruhi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, yaitu memperluas wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan ini, selain membahas dan menyamakan persepsi diantara para hakim terhadap UU AP, juga didiskusikan mengenai RUU Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai perubahan dari UU no. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Dr. H. Supandi, SH, MH, Hakim Agung, Dr. Santer Sitorus, SH, MH, Dr. Arifin Marpaung, SH, MHum, Dr. H. Dani Elpah, SH, MH yang juga merupakan bagian dari Tim Penyusun RUU Peratun yang baru. Para peserta yang berjumlah lebih dari 100 orang Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara tampak antusias mendengarkan paparan dari para narasumber, terlihat pula dari banyaknya pertanyaan, saran, dan masukan yang muncul dari para peserta. Namun karena keterbatasan waktu, banyak peserta yang belum kebagian giliran menyampaikan pertanyaan atau opininya.

Selain itu kegiatan ini dilengkapi pula dengan evaluasi pelaksanaan SIADPTUN di satker-satker pengadilan dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Materi tentang evaluasi SIADPTUN ini dibawakan oleh Ervan Wiravan, SE, MH sebagai konsultan IT Ditjen Badilmiltun. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH memberikan pengarahan mengenai E-Leadership, bahwa pimpinan yang dapat mengikuti perkembangan teknologi dirasa penting dijaman sekarang ini, karena peran teknologi informasi tidak dapat dihindari lagi. Dan Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum kembali mengingatkan pentingnya kebersamaan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

Hasil TPM Pejabat Kepaniteraan PTUN 2014

Berdasarkan hasil Rapat TPM yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2014, diumumkan Pejabat Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang promosi dan mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Pejabat Kepaniteraan Peradilan TUN 2014

Diberitahukan kepada para Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapatkan promosi dan mutasi agar segera menyerahkan kelengkapan KP4 sebagai berikut : Download,dikirimkan ke email : mutasipanitera@ptun.org dan  david@ptun.org paling lambat tanggal 15 Desember 2014.

PENGUMUMAN PESERTA YANG MEMENUHI PASSING GRADE TES KOMPETENSI DASAR CPNS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2014

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/

Berdasarkan Surat dari Panitia Pusat Rekrutmen CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2014 Mahkamah Agung RI Nomor : 340-1/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 21 November 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pengumuman Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Tes Kompetensi Dasar CPNS Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2014.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 302-1/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 3 November 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian Formulir LHKPN, ditujukan para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia, para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/PENYAMPAIAN_LHKPN.pdf