Tunggu Gugatan di PTUN, Pelantikan Rektor UNHAS Batal

Detail
Diterbitkan pada Senin, 07 April 2014 09:30
Redaksi Online / Windy Siska

KEINGINAN  Prof Dwia Aries Tina untuk segera menduduki kursi rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar harus tertunda. Sedianya pelantikan rektor perempuan pertama di Unhas itu digelar hari ini (7/4). Tetapi harus dibatalkan karena menunggu sengketa pemilihan rektor (pilrek) Unhas. Continue reading

Tujuh Pejabat Pinrang Menangkan Gugatan Perkara Mutasi

Rabu, 26 Maret 2014 | 16:19 WIB

PINRANG, KOMPAS.com — Tujuh dari delapan mantan pejabat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, memenangkan gugatan terkait mutasi mereka dari jabatan sebelumnya, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar.

Juru bicara kutujuh pejabat tersebut, Baharuddin Bunru, kepada Kompas.com, Rabu (26/3/2014) siang tadi mengatakan, dari 8 pejabat yang mengajukan gugatan, hanya satu yang ditolak oleh Majelis Hakim PTUN.

“Karena memang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelaksana tugas, bukan penjabat definitif,” paparnya.

Ketujuh pejabat yang memenangkan gugatan tersebut berdasarkan putusan Nomor Perkara 93/G/2013/PTUN MKS, di antaranya H Baharuddin Bunru yang menjabat Kepala Seksi Jasa Akuntansi Dinas UMKM dan Koperasi; Abdul Rahman yang sebelumnya menjabat Kasi Perekonomian Kecamatan Tiroang; Sukarta, Kasi Subdit Penunjang Medik RSUD Lasinrang; Muksin Mustaf, penjabat Sekretaris Kecamatan Lembang; serta Risman Laupe, A Patajangi, dan H Abdul Fattah, masing-masing diparkir sebagai staf ahli Bupati Pinrang. Continue reading

ALAM TIDAK PERNAH MENGENAL HAKIMNYA

JAKARTA-HUMAS, “Alam tidak pernah mengenal hakimnya namun hakim harus mengenal alam tempatnya bertugas”. Hal ini diungkapkan Justice Antonio Herman Benjamin, Hakim Agung pada High Court of Brazil dalam diskusi bertajuk World Justicial Institute for the Environment yang diselenggarakan oleh MA pada Senin, 14 April 2014, di ruang Wiryono gedung utama MA. Isu mengenai Lingkungan Hidup bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia dan Brazil, tapi seluruh negara di dunia. Pembalakan liar, pembakaran hutan, penembakan liar satwa menjadi ancaman kejahatan lingkungan dewasa ini. Di mata Justice Antonio, yang menjadi pembahasan utama adalah hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan lingkungan. “Kalau dalam kasus pembunuhan misalnya, pembunuh seseorang dapat langsung dijatuhi hukuman karena faktanya memang jelas dia membunuh manusia. Sementara, jarang terdengar penembak satwa langka dijatuhi hukuman pidana berupa penjara. Belum lagi secara perdata, menentukan berapa besaran ganti rugi atas para pelaku pembakaran hutan. Para pelaku kejahatan lingkungan tersebut sebenarnya tidak hanya membunuh yang hidup saja, namun aset-aset di dalamnya. Satwa liar yang ikut musnah ekosistem yang rusak, kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan terhadap pondasi hidup” paparnya.

Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara hutan terluas di dunia memiliki andil dalam upaya penegakan hukum lingkungan. MA RI sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan tentang sertifikasi Hakim Lingkungan yang sampai saat ini telah tercatat sebanyak 117 hakim. Terdiri dari hakim tingkat pertama, dan hakim tingkat banding dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Continue reading

WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL : “INTELEKTUALITAS DAN INTEGRITAS ADALAH TUNTUTAN”

Jakarta- Humas, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial , DR. H.M Saleh, SH., MH menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI yang ke 61 tahun di Hotel Mercure, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2014. Lebih lanjut dalam sambutannya, mantan Ketua Umum IKAHI ini menyampaikan bahwa hakim dituntut untuk memiliki intelektualitas dan integritas demi membangun citra dan wibawa hakim di mata publik. Menurutnya, kedua hal tersebutlah yang menempatkan hakim pada profesi terhormat dan mulia. “MA sebagai lembaga negara di bidang hukum terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para hakim yang dituangkan dalam blue print MA 2010-2035, sebuah konsistensi dan implementasi dari MA” tegasnya lagi.

Continue reading

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG DAPAT DICAPAI DALAM WAKTU 10 SAMPAI 15 TAHUN

Banjarmasin – Humas. Beberapa syarat dalam mewujudkan Badan Peradilan yang agung tanpa menunggu sampai tahun 2035, yaitu seluruh jajaran Pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkan dalam rencana program

Untuk mewujudkan badan Peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035, meski menurut cetak biru Mahkamah Agung pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentan waktu 2010 – 2035, visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun, ujar Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera sekretaris tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan se-wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sabtu 12 April 2014, bertempat di hotel Novotel Banjarmasin. Rapat ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung. Continue reading