Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021 Jam 16:30 WITA

Prodeo

LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Prodeo

Hak dan mekanisme bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh pembebasan biaya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Dasar Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pelaksanaan layanan Prodeo di lingkungan PTUN Makassar juga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 28/DjMT/Kep/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014.

Hak-Hak Para Pihak Mendapatkan Bantuan Hukum Prodeo

Semua perkara Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada dasarnya dapat dimohonkan untuk berperkara secara Prodeo.
Permohonan berperkara secara Prodeo berlaku untuk satu tingkat peradilan. Apabila Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi, maka permohonan Prodeo harus diajukan kembali pada tingkat peradilan tersebut.
Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara Prodeo tanpa dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen untuk Mendapatkan SKTM

Pemohon/Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Kelurahan/Desa dengan membawa dokumen pendukung.

📄

Surat Pengantar RT/RW

👨‍👩‍👧‍👦

Kartu Keluarga (KK)

🪪

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

Datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Menemui bagian Pendaftaran Perkara untuk mendapatkan pelayanan dan informasi terkait pengajuan Prodeo.

Membuat surat permohonan/gugatan yang di dalamnya mencantumkan permohonan untuk berperkara secara Prodeo beserta alasan-alasannya.

Surat permohonan/gugatan dapat dibuat sendiri. Apabila mengalami kesulitan, Pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PTUN Makassar.

Bagi Pemohon yang tidak dapat menulis, permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua PTUN Makassar.

Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen pendukung lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Menunggu Panggilan Sidang

📬

Pemohon/Penggugat dan Tergugat/Termohon akan menerima panggilan sidang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan/gugatan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menghadap Persidangan

Datang ke PTUN Makassar sesuai tanggal dan waktu yang tercantum dalam surat panggilan. Diupayakan hadir tepat waktu.

Majelis Hakim akan memeriksa permohonan Prodeo dan bukti-bukti yang diajukan untuk menilai kondisi ketidakmampuan Pemohon. Pihak lawan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon/Penggugat dapat mengajukan bukti seperti SKTM dan dokumen pendukung lainnya, misalnya kartu jaminan atau dokumen bantuan sosial yang relevan.

Apabila diperlukan oleh Majelis Hakim, dapat pula dihadirkan saksi yang mengetahui kondisi dan alasan permohonan Prodeo, seperti keluarga, tetangga, teman dekat, atau aparat desa.

Pengambilan Keputusan Berperkara Secara Prodeo

✓ Memenuhi Syarat

Apabila Pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka diberikan penetapan izin berperkara secara Prodeo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⚠ Tidak Memenuhi Syarat

Apabila Pemohon dinilai mampu secara ekonomi, permohonan Prodeo tidak dikabulkan sehingga biaya perkara mengikuti ketentuan berperkara secara umum.

Proses Persidangan Perkara

⚖

Setelah permohonan Prodeo memperoleh penetapan sesuai ketentuan, proses pemeriksaan perkara dilaksanakan berdasarkan tahapan Hukum Acara Tata Usaha Negara sampai dengan adanya putusan pengadilan.

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

01. Tidak Mampu Secara Ekonomis

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan melampirkan dokumen yang membuktikan kondisi ekonominya.

Dokumen tersebut dapat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan atau dokumen/kartu bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

02. Berlaku Per Tingkat Peradilan

Pemberian izin berperkara secara Prodeo berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara tersendiri.

Izin Prodeo pada tingkat pertama tidak otomatis berlaku untuk tingkat banding, kasasi, atau tingkat peradilan berikutnya.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo

Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.

Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua PTUN Makassar untuk menangani perkara tersebut memeriksa permohonan Prodeo setelah memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk memberikan tanggapan.

Hasil pemeriksaan permohonan Prodeo dituangkan dalam penetapan atau putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam administrasi persidangan.

Alur Singkat Pengajuan Prodeo

1
Pengajuan
Prodeo

2
Pemeriksaan
Persyaratan

3
Pemeriksaan
Persidangan

4
Penetapan
Prodeo

5
Proses
Perkara

Butuh Bantuan Membuat Gugatan?

Pemohon/Penggugat yang mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen hukum dapat memperoleh layanan dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PTUN Makassar sesuai ketentuan layanan yang tersedia.

Kunjungi Posbakum PTUN Makassar

Catatan Penting:
Layanan Prodeo merupakan layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Pengajuan Prodeo tidak berarti otomatis dikabulkan karena permohonan tetap diperiksa berdasarkan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.