Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Pelaksanaan urusan kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana untuk mendukung penyelenggaraan administrasi dan tata kelola Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
Dasar Hukum
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Tugas
Pasal 429
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas
Kepegawaian
Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi.
Penataan Organisasi
Mendukung penataan organisasi agar struktur, fungsi, dan pelaksanaan tugas satuan kerja berjalan secara efektif.
Tata Laksana
Mendukung penataan tata laksana dan proses kerja untuk mewujudkan administrasi yang tertib dan efisien.
Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mendukung pengelolaan sumber daya manusia serta penataan organisasi dan tata laksana dalam rangka mewujudkan tata kelola Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang efektif, tertib, dan profesional.
Statistik Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didukung oleh sumber daya manusia dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data sampai dengan Juni 2026, jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tercatat sebanyak 56 pegawai.
Komposisi Sumber Daya Manusia
| No. | Jenis Kepegawaian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 41 Pegawai |
| 2 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 11 Pegawai |
Perjanjian Kinerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, khususnya terkait Area VI Reformasi Birokrasi (Penguatan Akuntabilitas), diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Nomor 115/BUA/OT.01.1/5/2016 yang ditujukan kepada para Pejabat Eselon I, II, III, IV dan para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung, serta para Panitera, Wakil Panitera, Pejabat Eselon II, III, IV dan para pegawai di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
Perjanjian Kinerja Pejabat dan para Pegawai Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat diunduh melalui dokumen pada tabel berikut.
Dokumen Perjanjian Kinerja
| No. | Nama Judul File | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kinerja | 2026 TERBARU | 📥 Download |
| 2 | Perjanjian Kinerja | 2025 | 📥 Download |
| 3 | Perjanjian Kinerja | 2024 | 📥 Download |
| 4 | Perjanjian Kinerja | 2023 | 📥 Download |
| 5 | Perjanjian Kinerja | 2022 | 📥 Download |
| 6 | Perjanjian Kinerja | 2021 | 📥 Download |
| 7 | Perjanjian Kinerja | 2020 | 📥 Download |
Pakta Integritas
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Untuk melihat Pakta Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, silakan memilih tahun pada daftar dokumen berikut.
| No. | Pakta Integritas | File |
|---|---|---|
| 1 | PAKTA INTEGRITAS 2027 TERBARU | 📄 Belum Tersedia |
| 2 | PAKTA INTEGRITAS 2026 | 📄 Lihat File |
| 3 | PAKTA INTEGRITAS 2025 | 📄 Lihat File |
| 4 | PAKTA INTEGRITAS 2024 | 📄 Lihat File |
| 5 | PAKTA INTEGRITAS 2023 | 📄 Lihat File |
| 6 | PAKTA INTEGRITAS 2022 | 📄 Lihat File |
| 7 | PAKTA INTEGRITAS 2021 | 📄 Lihat File |
| 8 | PAKTA INTEGRITAS 2020 | 📄 Lihat File |
Dokumen Pakta Integritas disediakan sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, transparansi, serta pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan peradilan.
