Frequently Asked Questions

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. (sesuai pasal 4 Undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. (sesuai pasal 50 Undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tetang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : ||a. penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual; ||b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; ||c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; ||d. bersifat final dalam arti lebih luas; ||e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ||f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. (sesuai pasal 87 Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi. (sesuai pasal 53 Undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Silakan kunjungi website resmi PTUN Makassar untuk memeriksa alamat, nomor kontak, dan informasi pelayanan terbaru.

Pastikan terlebih dahulu bahwa sengketa termasuk kewenangan PTUN. Selanjutnya, periksa persyaratan, dokumen, tata cara pendaftaran, serta tenggat waktu melalui kanal resmi pengadilan.

Persyaratan bergantung pada jenis sengketa. Dokumen yang mungkin diperlukan meliputi identitas pihak, uraian objek sengketa, alasan gugatan, tuntutan, dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen dapat mencakup identitas penggugat, keputusan atau dokumen yang disengketakan, bukti pendukung, surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum, dan dokumen lain sesuai persyaratan perkara. Konfirmasikan daftar lengkap kepada petugas.

Pada prinsipnya, pihak dapat beracara sendiri sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Untuk memastikan prosedur yang sesuai dengan perkara Anda, silakan berkonsultasi dengan petugas atau layanan bantuan hukum.

Ketersediaan pendaftaran elektronik bergantung pada jenis perkara dan ketentuan yang berlaku. Periksa layanan e-Court dan petunjuk resmi pengadilan untuk memastikan apakah perkara Anda dapat didaftarkan secara elektronik.

Biaya perkara bergantung pada komponen biaya yang berlaku. Untuk mengetahui jumlah yang tepat, mintalah rincian panjar biaya kepada petugas atau periksa informasi biaya perkara pada website resmi.

Panjar biaya perkara adalah sejumlah biaya awal untuk membiayai proses penanganan perkara sesuai perhitungan pengadilan. Rincian dan mekanisme pembayarannya dapat ditanyakan kepada petugas resmi.

Prodeo adalah layanan berperkara secara cuma-cuma bagi pihak yang memenuhi persyaratan hukum sebagai masyarakat tidak mampu. Permohonan akan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon perlu mengajukan permohonan dan menyiapkan dokumen bukti ketidakmampuan sesuai persyaratan yang berlaku. Persetujuan diberikan melalui proses pemeriksaan oleh pengadilan.

Posbakum merupakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Informasi tentang jenis layanan, konsultasi, dan persyaratan dapat diperiksa melalui kanal resmi Posbakum.

Pemeriksaan persiapan merupakan tahap dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Tahap ini dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku.

Tahapan dapat meliputi pemeriksaan persiapan, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, tanggapan para pihak, pemeriksaan bukti, kesimpulan jika diperlukan, dan putusan. Tahapan aktual mengikuti hukum acara dan keadaan perkara.

Para pihak dapat memeriksa panggilan sidang yang disampaikan secara resmi dan menggunakan kanal penelusuran perkara yang disediakan pengadilan. Jika terdapat perbedaan informasi, konfirmasikan kepada petugas yang berwenang.

Segera hubungi kuasa hukum atau pengadilan untuk mengetahui langkah yang dapat ditempuh. Akibat ketidakhadiran bergantung pada keadaan perkara dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Informasi putusan dapat diperoleh melalui mekanisme resmi setelah putusan diucapkan atau dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Waktu penyelesaian setiap perkara dapat berbeda.

Periksa tanda terima pendaftaran atau dokumen resmi dari pengadilan. Jika nomor perkara belum diketahui, hubungi bagian kepaniteraan melalui kanal resmi.

Gunakan fasilitas penelusuran perkara resmi yang disediakan pengadilan atau Mahkamah Agung. Pastikan Anda membuka situs resmi sebelum memasukkan informasi yang diminta.

Sebagian putusan tersedia melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung atau tautan resmi pengadilan. Ketersediaan dokumen bergantung pada publikasi dan ketentuan akses yang berlaku.

Ajukan permohonan melalui mekanisme resmi pengadilan dan penuhi persyaratan yang berlaku. Akses terhadap dokumen bergantung pada status pemohon, jenis dokumen, dan ketentuan kerahasiaan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui prosedur layanan informasi resmi. Periksa persyaratan, formulir, dan kanal pengajuan yang tersedia.

Pemohon dapat mempelajari mekanisme keberatan informasi dan mengajukannya sesuai prosedur serta tenggat waktu yang ditentukan. Mintalah petunjuk dari petugas layanan informasi mengenai langkah yang tepat.

Gunakan mekanisme pengaduan resmi pengadilan atau kanal resmi Mahkamah Agung. Jelaskan kejadian secara faktual dan sertakan bukti yang relevan melalui kanal yang aman.

Untuk memastikan ketentuan pengaduan, gunakan kanal resmi pengadilan. Hindari pembayaran kepada pihak yang menjanjikan penanganan pengaduan di luar prosedur resmi.

Silakan periksa website Posbakum PTUN Makassar untuk mengetahui ketersediaan konsultasi online, jadwal pelayanan, dan persyaratannya. Pastikan kanal yang digunakan benar-benar resmi.

Silakan kunjungi website resmi PTUN Makassar atau hubungi unit layanan yang sesuai, seperti kepaniteraan, pelayanan informasi, atau Posbakum. Untuk pertanyaan mengenai perkara tertentu, mintalah penjelasan dari petugas yang berwenang.