⚖️ Pengaduan Disiplin/Kode Etik

Untuk menjamin efektivitas, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penanganan pengaduan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu Pedoman Pelaksanaan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pedoman Pelaksanaan tersebut merupakan petunjuk bagi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung dalam melakukan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.

🏛️ Pengaduan Layanan Publik

Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) atau disingkat menjadi SP4N-LAPOR! sebagai layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia.

Layanan SP4N-LAPOR! dapat diakses melalui:

Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015, yang diperbarui dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 .

Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) diluncurkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dengan ditetapkannya LAPOR! sebagai aplikasi umum, aplikasi pengaduan milik pemerintah pusat dan daerah harus terintegrasi dengan aplikasi tersebut.

Penentuan LAPOR! sebagai aplikasi umum atau aplikasi berbagi pakai tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE .

📋 Tata Cara Pengaduan

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

🗣️ Dalam Hal Pengaduan Diajukan Secara Lisan

📝 Dalam Hal Pengaduan Dilakukan Secara Tertulis

Pengaduan tertulis memuat:

1. Identitas Pelapor.
2. Identitas Terlapor yang jelas.
3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, serta bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara.
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan dapat termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

💻 Dalam Hal Pengaduan Dilakukan Secara Elektronik

Pengaduan elektronik memuat:

1. Identitas Pelapor.
2. Identitas Terlapor yang jelas.
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar harus jelas. Apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara.
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan dapat termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, silakan menyampaikan atau mengirimkan pengaduan melalui kontak berikut: